26 October, 2019

Jakarta, perkebunannews.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung pengangkatan Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengakui, mengingat Syahrul Yasin Limpo adalah seorang birokrat sekitar 25 tahun mulai dari Lurah, Bupati sampai dengan Gubernur memiliki pengalaman mengurusi pertanian dan perkebunan.

“Pastinya sudah mengerti apa yang akan dikerjakan kedepan hal itu dapat dilihat pada program kerja 100 hari akan menyelesaikan permasalah data di sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga masalah data yang selama ini berbeda-beda masing-masing kementerian segera selesai,” kata Darto kepada perkebunannews.com.

Walaupun demikian, Darto mengingatkan jangan sampai fokus Menteri Pertanian terkait perbaikan data tersebut hanya terbatas pada data sektor pangan saja, tetapi juga harus pada sektor perkebunan terutama kelapa sawit sebagai sub sektor perkebunan.

Hal ini penting mengingat, data petani kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih bermasalah, untuk itu harus masuk dalam 100 hari program kerja.

“Kami juga berharap menteri pertanian yang baru tidak hanya fokus mengurusi sektor pertanian pangan seperti Menteri sebelumnya tetapi diharapkan juga akan menjadi menteri untuk petani sawit yang jumlahnya saat ini ada sekitar 15 juta petani,” tegas Darto.

Sebab, menurut Darto, selain pendataan petani yang juga penting adalah pertama perbaikan sumberdaya manusia (SDM) petani sawit yang saat ini masih rendah terutama pada pengelolaan kebun. Artinya yang harus memperbayak pelatihan kepada petani, meberikan arahan kepada pemerintah daerah yang memiliki petani sawit agar petaninya dilatih melalui perangkat daerah seperti penyuluh di desa-desa.

Kalau selama ini penyuluh belum bekerja untuk memberikan pelatihan kepada petani maka ini harus dirubah agar penyuluh melatih petani, kalau misalnya penyuluh tidak punya kapasitas maka penyuluh juga harus disiapkan agar bisa membantu petani.

“Hal ini sejalan program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua yaitu pembangunan SDM,” ucap Darto.

Kedua, lanjut Darto, kelembagan petani sawit juga masih bermasalah, banyak petani sawit saat ini belum memiliki kelembagan. Padahal, sesuai fakta dilapangan bahwa kelembagan memegang peranan sangat penting misalnya berkaitan dengan harga sawit petani dimana jika petani mendapatkan harga yang dikeluarkan pemerintah maka petani harus bermitra dengan perusahan sawit melalui kelembagaan mau koperasi ataupun gapoktan.

“Ini menjadi hal yang penting menjadi program Menteri Pertanian kedepan,” harap Darto.

Tidak hanya itu, Darto juga mengingatkan kepada Menteri Pertanian agar melakukan evaluasi keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebuann Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang dibentuk tahun 2015. BPDP-KS sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekpor crude palm oil (CPO) beserta turunannya.

Akan tetapi pada sisi manfaat untuk petani belum memberikan dampak nyata. Hal ini karena programnya hanya untuk kepentingan industri industri biodiesel. “Hitungan kami dari dana yang dikumpulkan tersebut sekitar Rp 38,7 triliun untuk industri biodiesel. Untuk hal ini kita minta Pak menteri agar BPDP-KS bisa dipindahkan di bawah Kementerian Pertanian,” ucap Darto.

Hal ini penting, karena menurut Darto, “petani kelapa sawit memegang peranan penting dalam industri perkebunan sawit Indonesia maka wujudkan kesejahteraan mereka lewat program Kementerian Pertanian.” YIN