Suzuki
9 November, 2018

Kuala Lumpur – Sime Darby Plantation Berhad (SDP) – induk perusahaan Minamas Plantation Group dan Nestlé mengumumkan kolaborasinya dalam program penyediaan saluran bantuan (helpline) terbaru yang dinilai efektif untuk para pekerja perkebunan SDP di Malaysia.

Tujuan daripenyediaan helpline ini adalah untuk menyediakan jalur yang efektif bagi pekerja untuk melaporkan kondisi kerja, proses rekrutmen, isu – isu keselamatan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi yang didukung dengan teknologi.

“Kolaborasi kami dengan Nestlé menunjukkan komitmen SDP dalam menjalankan Piagam Hak Asasi Manusia untuk ‘memberikan akses penyampaian keluhan bagi siapa saja yangmerasa terancam pada saat jam kerja atau mengalami hal-hal yangberpotensi membahayakan jiwa pekerja.’ Peningkatan saluran tersebut memperkuat prosedur keluhan dan saluran whistle blowing yang sudah tersedia untuk semua karyawan kami dan pihak eksternal,” kata Chief Sustainability Officer SDP, Dr Simon Lord.

Dengan beberapa opsi helpline, penambahan helpline baru akan memungkinkan para pekerja untuk memilih helplineyang paling nyaman bagi mereka, baik melalui SMS, Facebook Messenger atau nomor bebas pulsa yangdapat diakses dalam 7 hari seminggu pada jam sibuk, atau dengan opsi pengiriman pesan pada jam istirahat.

Sistem helpline ini memiliki kemampuan multi-bahasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, pemahaman lebih lanjut, aksesibilitas serta meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan saluran bantuan di antara pekerja dari berbagai negara.

Helpline ini dikembangkan oleh Responsible Business Alliance’s (RBA) – Inisiatif yang bertanggung jawab atas para pekerja, di mana Nestlé adalah anggotanya, dan ELEVATE yang mengimplementasikan ‘helpline Amader Kotha’ yang berkelas dunia di Bangladesh.

“Kami mengapresiasi inisiatif Sime Darby Plantation dan Nestle yang sungguh-sungguh dalam mendukung mekanisme pelaporan keluhandi sektor perkebunan sawit,” jelas Heather Canon, Vice President of Worker Engagement ELEVATE.

Sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan dan bersertifikat terbesar di dunia, pekerja perkebunan SDP memiliki peranan penting dalam seluruh proses keberlanjutan kami. Di Malaysia, SDP mempekerjakan lebih dari 39.000 di operasi Hulu, termasuk pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh dan Nepal.

“Kesejahteraan pekerja sangat penting bagi kami. Dengan helpline ini, SDP berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan saluran yang efektif bagi para pekerja untuk menyampaikan masalah apa pun yang mereka miliki, tetapi yang lebih penting kami ingin memastikan masalah ini ditangani melalui prosedur yang jelas dengan keseriusan dalam menindaklanjuti dan memberikan solusi sebaik mungkin. Pemantauan independen oleh pihak ketiga akan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi bagi kami dalam menindaklanjuti keluhan para pekerja,” tambah Dr Lord.

Magdi Batato, Nestlé Executive Vice President, Head of Operations, menerangkan, “Inisiatif ini menandai tonggak lain dalam implementasi rencana kerja Nestlé tentang hak-hak pekerja di perkebunan sawit. Kami sangat mengerti bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja tidak dapat ditolerir dalam rantai pasokan Nestlé. Inilah alasan mengapa kami berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan membantu mendorong perubahan positif di sektor perkebunan kelapa sawit.”

“Kami bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya termasuk pemasok dan kami percaya upaya berkelanjutan ini akan membantu meningkatkan kehidupan mereka yang terkena dampak oleh praktik-praktik yang menyalahi aturan,” tambah Magdi.

Dalam jangka panjang, SDP dan Nestlé bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem helpline kepada pelaku bisnis lain dalam industri untuk mengatasi tantangan dalam mengelola masalah yang terkait dengan kerja paksa terhadap para pekerja.

Hasil yang diperoleh melalui kolaborasi kolektif antara perusahaan perkebunan pada inisiatif ini dapat dituangkan ke dalam peningkatan analisis data, pembandingan yang akurat, dan wawasan pekerja, serta kesempatan untuk berbagi solusi dan praktik terbaik untuk masalah makro yang mungkin muncul di masa depan.

Inisiatif terbaru ini adalah salah satu upaya SDP dalam memenuhi komitmennya pada kebijakan ‘Tanpa Eksploitasi’ dan mengurangi risiko kerja paksa.

Hal ini termasuk pada proses rekrutmen SDP yang dilakukan secara etis dan bertanggung jawab melalui penegakan aturan tanpa biaya rekrutmen bagi para pekerjanya. “Bahkan memastikan pekerja dapat menyimpan paspor dan dokumen pribadi mereka sendiri, dan menyediakan kontrak kerja yang jelas dan transparan dengan bahasa asli yang digunakan pekerja,” pungkas Magdi. YIN