26 September, 2019

JAKARTA, Perkebunannews.com – Guna terus mempertahankan pasar CPO di tingkat global, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat untuk tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir tahun 2020. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik.

Demikian dikatakan Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya, dalam Forum Discussion Group (FGD) Minyak Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 4 bertema “Petani Butuh Keberlanjutan Harga CPO Naik” di Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Herdrajat, langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan harga CPO global, yang dampaknya tentu saja secara langsung akan dirasakan petani kelapa sawit nasional. Apalagi harga CPO global masih tercatat berfluktuatif.

Herdrajat mengatakan, pihaknya telah melaporkan keputusan tersebut kepada Presiden. “Kita percaya begitu dikenakan pungutan 50 persen tersebut harga akan turun. Artinya para petani atau produsen kelapa sawit akan menerima harga lebih rendah lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut Herdrajat menyatakan, kemungkinan besar pemberlakuan pungutan yang paling tepat yaitu ketika B30 akan efektif berjalan pada 1 Januari 2020. Pada saat itu akan terjadi kenaikan penggunaan CPO, karena volume penggunaan CPO untuk B30 akan bertambah sekitar 3 juta ton dibandingkan saat digunakan sebagai B20.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Azis Hidayat mengatakan, penerapa skim ISPO ditingkat pelaku kelapa sawit baik pelaku usaha, pemerintah dan petani terus meningkat.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada menguatnya harga. Apalagi penerapan skim ISPO merupakan skim mandatori yang harus dipatuhi seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak terkecuali petani.

Hadir dalam FGD Guntur Cahyo Prabowo dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), Direktur Poltek Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi St. Nugroho Kristiono, dan Ketua Gapki Bidang Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih. (YR)