4 November, 2019

JAKARTA, Perkebunannews.com – Petani kakao berharap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat serius mengembalikan kejayaan perkebunan, khususnya komoditi kakao mulai dari hulu hingga hilir. Karena produksi kakao saat ini anjlok sehingga posisi Indonesia melorot dari nomor tiga menjadi urutan ke-4 sebagai produsen kakao dunia.

Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai) Arief Zamroni. “Harapan Apkai terhadap Menteri Pertanian yang baru adalah serius mengembalikan kejayaan kakao nusantara dan siap bersaing di usaha hilir,” ujarnya kepada Perkebunannews.com, Senin (4/11).

Arief mengatakan, turunnya produksi kakao akhir-akhir ini karena pemerintah tidak all out dalam pengembangan kakao, sehingga membuat peringkat Indonesia sebagai produsen kakao terbesar dunia turun ke posisi nomor empat.

Menurut Arief, pemerintah harus membuat gerakan produksi kakao nasional seperti Gernas kakao lagi. “Gernas kakao perlu dibuat lagi dengan perbaikan manajemen, peraturan pembatasan alih fungsi lahan, pajak, harga. Semua harus dibicarakan dampaknya,” tukasnya.

Apkai sendiri, kata Arief, kurang sering diajak koordinasi menyangkut pengembangan kakao oleh Kementerian Pertanian. “Teman-teman Apkai di daerah juga banyak mengeluh karena dari dinas minim perhatian. Mungkin karena banyak pihak yang juga garap kakao,” ujarnya.

Karena itulah, lanjut Arief, pihaknya tetap mencari terobosan dari kementerian lain termasuk hulu hilirnya. Apkai kini sedang menjajagi pengembangan lewat agro forestri untuk percepatan.

Di samping itu, Apkai juga tetap mengembangkan kakao dengan prioritaskan pada rehabilitasi kakao rakyat di beberapa tempat. “Untuk tanam kakao agro forest mulai 2020-2021,” kata Arief.

Melalui agro foresty, Arief berharap, ada kenaikan produksi kakao signifikan pada 2024 mulai hulu hilir meliputi Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan daerah lainnya. Luas lahan yang digarap ditargetkan 10 ribu hektar sehingga produksi naik 550-700 ribu ton pada 2024.

Menurut Arief, program pengembangan kakao yang digarap Apkai idealnya Kementan harus terlibat. “Tapi karena hingga saat ini belum ada perhatian dari Kementan, maka Apkai sedang menjajagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya. (YR)