Suzuki
11 June, 2019

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2016 hingga 2018.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 ini langsung diserahkan Anggota IV BPK RI, Prof Rizal Djalil kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat acara Halal Bihalal Keluarga Besar Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Rizal Djalil, raihan opini WTP ini menandakkan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. Hebatnya lagi, Kementan satu-satunya kementerian yang tidak pernah terkena Operasi Tangkap Tangan.

“Jadi kita semua harus mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2018 telah mencapai target realisasi yang sangat besar hampir 91 persen dari total anggaran Rp 24,38 triliun, terealisasi Rp 21,84 triliun,” beber Prof Rizal.

Merealisasikan anggaran sebesar ini tentu tidak mudah, apalagi anggaran ini terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Kementan harus bermitra harus dengan pemerintah daerah yang jumlahnya luar biasa banyak, dari pemerintah provinsi sampai ke kabupaten/kota. Kemudian, aset Kementan sampai saat ini sudah berjumlah Rp 26 triliun lebih.

“Untuk mengelola anggaran dan aset yang sangat besar tidak gampang. Tapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mampu mengelolaanya dengan sangat baik. Tiga tahun berturut-turut mampu meraih WTP,” tegasnya.

Catatan penting Rizal yang lain adalah Kementan tidak hanya berhasil dalam pengadaan bahan pangan terutama menjelang hingga sesudah Lebaran sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan, tetapi secara kuantitas Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani secara signifikan.

BPS merilis NTP Mei 2019 sebesar 102,61, naik 0,38 persen dari NTP bulan April yang hanya 102,23. Demikian pun NTUP bulan Mei sebesar 111,94, naik sebesar 0,73 persen dari bulan April sebesar 111,13.

BPK punya dua rekomendasi, yaitu agar anggaran untuk memperbaiki data pertanian dalam arti luas, termasuk data penepatan petani yang memperoleh subsidi pupuk, data luas lahan, luas panen dan data lainnya harus ditingkatkan.
Selanjutanya BPK mendukung peningkatan anggaran riset dan pengembangan pertanian. Pasalnya, Indonesia akan mengikuti persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan negara sekitar seperti Thailand yang sudah melangkah maju.

“Dengan kemajuan riset dan pengembangan, produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar internasional,” terangnya.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan raihan opini WTP tahun 2018 ini merupakan komitmen Kementan untuk memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan.”Raihan opini WTP ini merupakan oleh-oleh Ramadhan buat kita semua. Apalagi kita berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, sehingga menjadi sejarah baru,” kata Amran.

Perolehan opini WTP ini adalah prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya di tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

“Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Lebih lanjut Amran menjelaskan kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat masih terjaganya komitmen dalam menindak tegas praktek atau tindakan korupsi di lingkup Kementan. Oleh karena itu, tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Amran menambahkan, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian. Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di 2017.

“Capaian lainnya ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26 persen, nilainya Rp1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47 persen, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, tertinggi selama lima tahun terakhir. NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82% turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

“Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian,” tandas Amran.