23 March, 2019

Beberapa bulan lalu, presiden jokowi dalam kunjungannya ke Provinsi Riau agar petani sawit menanam Jengkol. Tidak lama berselang, beberapa waktu lalu presiden Jokowi sarankan lagi agar tanam durian.

Mendengar hal tersebut, Mansuetus Darto, Sekjend Serikat Petani Kelapa Sawit berpendapat untuk meluruskan pendapat para pihak yang seolah-olah mengkritik tapi tanpa mengenal situasi dan kondisi sawit indonesia dan petani sawit secara khusus.

“Pendapat jokowi tersebut saya benarkan. Punya makna kritis dan sekaligus kritik terhadap tata kelola sawit selama masa reformasi,” kata Darto dalam keterangan pers yang dikirimkan ke redaksi perkebunannews.

Lebih lanjut, Darto melihat pernyataan tersebut mempunyai beberapa makna. Pertama, himbauan Presiden Jokowi tersebut untuk petani sawit yang sudah ada saat ini. Luas perkebunan rakyat 43 persen dari total luas kebun sawit 14,3 juta hektar.

Kurang lebih 30 persen petani swadaya dari total luas kebun petani tersebut hidup dalam kesusahan seperti jual ke tengkulak dan harga yang sangat rendah. Luas kebun mereka rata-rata kurang dari 8 hektar. Petani plasma luas rata-rata 1 sampai 2 ha dengan jumlah totalnya sebanyak 13 persen.

“Petani plasma kalau harga anjlok, kurang dari Rp.1000 per kilogram mereka akan susah payah membiayai kehidupan keluarganya, apalagi harus membiayai sekolah anak. Petani plasma tidak lagi memiliki lahan pangan. Sudah dialihkan ke sawit oleh petani. Sehingga petani tidak memiliki income tambahan ketika alami krisis,” papar Darto.

Pahalal, menurut Darto, skema PIRTRANS tahun 1980-an telah mengalokasikan 0,75 ha untuk lahan pangan namun saat ini sudah alihkan ke sawit semuanya. Sementara untuk kebutuhan pangan, harus di beli mulai dari beras, sayur dan buah.

“Situasi ini sering dialami oleh petani sawit, krisis tahun 2008 saat kolapsnya Lehman brother, memukul Asia hingga pengaruhi kokoditi ekspor sawit indonesia. Tahun 2008 itu, harga sawit hingga Rp.80 per kilogram. Begitupun halnya perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Cina yang berlansung saat ini, dimana petani sawit tahun 2018 sejak juni hingga desember harga sawit mereka turun drastis dari 1900 per kilogram atau turun hingga Rp.400 per kilogram,” tutur Darto.

Kedua, lanjut Darto, kondisi pasar minyak sawit dimana situasi saat ini, pasar energi biofuel eropa tidak akan membeli minyak sawit Indonesia lagi. Ini tentunya menjadi kondisi kritis bagi industri minyak sawit indonesia.

“Terlepas dengan berbagai alasannya seperti masalah deforestasi dan masalah lainnya, ini memukul industri sawit,” ucap Darto.

Ketiga, tambah Darto, pesan Jokowi selain kepada petani kelapa sawit yang sudah ada, himbauan itu juga bagi petani pangan, petani padi dan karet. Kecendrungan setiap tahun, ketika harga sawit mulai membaik, petani pangan, padi dan karet sebagian kecil mengalihkan komoditasnya jadi kelapa sawit. Mereka rela karet dan sawahnya ditumbang jadi kebun-kebun sawit karena harganya sangat mendukung.

“Tapi petani-petani sawit dan pangan rata-rata pada umumnya tidak paham bahwa harga sawit itu akan membaik kalau didukung dengan kondisi-kondisi ekonomi politik dalam negri dan negara AS, India, Cina dan Eropa sebagai negata orientasi ekspor sawit dalam iklim yang lebih baik,” terang Darto.

Jika tidak, Darto berpendapat maka kondisinya akan buruk. Sebab 85 persen minyak sawit Indonesia dan turunannya adalah untuk ekspor. Resiko ekonomi dan bisnisnya saling terkait antara negara. Karena itu, masukan Jokowi ini sangat positif agar petani tidak terjebak dengan harga sawit yang sedang membaik.

“Buktinya, beberapa petani karet, padi dan pangan tadi yang sudah hijrah ke sawit sebagian besar menyesal karena selain hilangnya sumber kebutuhan pokok seperti beras juga dihadapkan dengan masalah baru seperti harga yang tidak stabil dan mereka menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah,” papar Darto.

Terakhir, menurut Darto masukan Jokowi itu juga punya makna kritik untuk aparatur birokrasi daerah dan provinsi, yang suka memberi Ijin tapi tidak memiliki peta komoditas dan analisis pasar.

“Resiko ke depannya ketika ijin terus dibuka, kemampuan pengawasan untuk masalah deforestasi tidak bisa dilakukan dan serapan pasar terbatas dan tantangan pertarungan dagang, maka akan memukul kehidupan petani sawit,” pungkas Darto. YIN