Suzuki

Jakarta, Perkebunannews.com – Ketua Umum Indonesian Planters Society (IPS), Zulham S Koto mengungkapkan, salah satu kendala atau penghambat majunya industri pertanian dan perkebunan di tanah air adalah adanya kepentingan antar instansi terkait. Kepentingan-kepentingan inilah yang terkadang justru membuat koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Untuk itu, agar Industri Agro dapat berkembang dengan baik, tentunya harus dilakukan koordinasi yang intensif antar semua instansi terkait, baik itu di pusat maupun daerah. Untuk memudahkan koordinasi, Zulham mengusulkan untuk dibentuknya sebuah Kementerian Khusus.

Menurut Zulham, alangkah baiknya kalau Kementerian Industri Agro dan Perkebunan dilebur menjadi satu. Dengan begitu Zulham menjamin komunikasi bakal jauh lebih cepat dan efektif.

“Kalau berada di bawah satu atap yang sama, maka akan lebih mudah membuat atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung rakyat. Karena di industri perkebunan sangat beda dengan industri manufaktur sepatu, dimana ketika panen harus diolah. Jadi pabriknya harus di tengah kebun, untuk itulah komoditas ini harus dinaungi satu kelembagaan,” jelas Zulham.

Zulham mengatakan, banyak dari masyarakat awam tanah air yang memiliki stigma, bahwa pertanian dan perkebunan itu lekat dengan yang namanya kotor, terpencil, berada di pedesaan atau di daerah pelosok. Namun tidak sedikit juga yang beranggapan, jika pertanian dan perkebunan itu sangat menarik dan dapat memakmurkan atau menyejahterakan.

Untuk mendongkrak industri pertanian dan perkebunan tanah air boleh dikata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor penyebab yang membuat pertanian dan perkebunan di tanah air agak sulit berkembang.

Lebih jauh lagi Zulham mengatakan, saat ini Departemen Perindustrian memiliki setidaknya tujuh Dirjen. “Salah satunya adalah Dirjen Industri agro,” singkatnya.

Sementara itu, di bawah Dirjen Industri Agro, terdapat beberapa Direktorat, salah satunya adalah Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Di sinilah salah satu hambatan industri perkebunan tanah air kerap muncul, karena saking banyaknya instansi terkait yang ada malah mempersulit koordinasi. [Teg]