21 November, 2019

JAKARTA, Perkebunannews.com – Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sebesar Rp 180 triliun. Selain devisa IHT mencapai 10 persen untuk anggaran pendapatan negara (APBN). Kebijakan pengendalian tembakau selama ini sudah cukup mengurangi industri rokok nasional.

Demikian dikatakan Kasubdit Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mogadishu Djati Ertanto dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (20/11). “Hampir 10 persen APBN kita itu didanai oleh IHT,” ujarnya.

Mogadishu mengatakan, dibanding negara lain, industri hasil tembakau di Indonesia sangat unik, baik dari sisi produk, industri maupun pasarnya. Dari 700-an pabrik rokok yang ada hampir 90 persen pasar industri hasil tembakau dikuasai rokok kretek.

Berdasarkan data Kemenperin, IHT menyumbang sekitar 6 persen PDB industri non migas nasional. IHT menyerap hampir 700 ribu tenaga kerja langsung. Sedangkan petani tembakau sekitar 600 ribu orang ditambah 1 juta petani cengkeh.

Menurut Mogadishu, IHT nasional adalah industri yang sudah sangat kuat fondasi industrinya karena menggunakan bahan baku lokal, mulai cengkehnya dan tembakau. Selain produsen rokok, Indonesia juga produsen cengkeh terbesar dunia sekitar 120 ribu ton yang 90 persen terserap industri hasil tembakau nasional.

“Jadi kalau ada masalah dalam penyerapan cengkeh di dalam negeri, khususnya IHT, dampaknya sangat terasa. Belum lagi tembakaunya. Tentu tidak mudah merevisi kebijakan yang akan berdampak pada IHT nasional,” jelas Mogadishu.

Menurut Mogadishuu, sebenarnya peraturan pemerintah (PP) No 109 yang cukup untuk mengendalikan dampak tembakau. Karena aturan itu juga merupakan kesepakatan terbaik dari berbagai pihak. “Kami melihat prinsip-prinsip FCTC sudah masuk di dalam aturan itu,” tukasnya. (YR)