31 October, 2019

Jakarta, perkebunannews – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap empat hal kepada pemerintah. Sebab SPKS melihat pemerintah belum serius dalam mengurusi petani kelapa sawit.

Sabarudin Manager Anggota dan Organisasi SPKS melihat langkah yang dilakukan pemerintah ini belum menunjukan keseriusanya dalam mengurusi petani sawit sesuai dengan masalah dilapangan.

“Atas dasar itulah diharapkan pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani sawit di indonesia,” harap Sabarudin, dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke redaksi perkebunannews.com.

Sehingga dalam hal ini, Sabarudin mengusulkan tigal hal kepada pemerintah. Pertama terkait dengan produktifitas petani masalahnya sekarang itu tidak ada pendampingan pemerintah kepada petani sejak dulu. Bahkan penyuluh-penyuluh pemerintah pun tidak mengerti dengan sawit yang banyak adalah penyuluh pertanian pangan sehingga penting pemerintah memperbanyak penyuluh yang mengusai budidaya sawit agar penyuluh mampu mendapingi petani.

“Selain itu ketersedian pupuk di bebrapa daerah masih langkah kadang petani sawit tidak mendapatkan pupuk kalaupun ada itu sangat mahal sehingga ini perlu di atasi oleh pemerintah,” jelas sabarudin,

Meski begitu, menurut Sabarudin, pihaknya memang sangat mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR). Tapi program masih ada hambatan di tingkat pemerintah.

“Contohnya banyak koperasi petani yang sudah mengusulkan program PSR sudah mendapatkan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dirjenbun tetapi harus menunggu 1 tahun baru dilaksanakaan program replenting atau cair uangnya kedepanya harunay tidak terjadi lagi, “ risau Sabarudin”

Artinya, Sabarudin menegaskan, “peningkatan produktifitas petani kedepan bukan hanya sekedar denagn melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) sudah dianggap selesai.”

Kedua, lanjut Sabarudin, terkait dengan program B20 saat ini belum memberikan dampak yang secraa nyata kepada petani sawit dilapangan. Terbukti, anggota SPKS yang kebunnya bersebelahan dengan kebun dari perusahaan yang memproduksi B20 tetapi masih belum mendapatkan akses penjulan secara langsung.

“Seharunya mereka bisa memberdayakan petani di sekitarnya seperti membeli buah secara langsung dari petani serta membuat program kebutuhan petani sawit seperti pelatihan petani dan lain-lain,” himbau sabarudin.

Ketiga, kata Sabarudin, harga tandan buah sawit (TBS) petani sawit yang belakangan sangat rendah di semua daerah sawit di Indonesia, belum ada upaya nyata yang dikakukan oleh pemerintah sehingga penting sekali pemerintah fokus untuk mengurusi hal ini.

“Memang ada banyak faktor terkait rendahnya harga TBS petani. Diantaranya mulai dari ada beberapa perusahan yang belum membeli TBS petani secara langsung. Ini dikarenakan petani belum memilki kelembagaan atau belum bermitra dengan perusahaan,” papar Sabaruddin.

Disisi lain, Sabarudin juga mengakui, juga ada beberapa perusahan yang membeli TBS petani dibawah harga yang di keluarkan pemerintah.

“Menanggapi masalah tersebut seharusnya pemerintah terutama Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mendapingi petani membentuk kelembagaan agar bisa bermitra dengan perusahaan,” himbau Sabarudin.

Lebih dari itu, lanjut Sabarudin, “seharusnya pemerintah berani memberikan sangsi kepada perusahaan yang membeli TBS petani di bawah ketetapan pemnerintah,” tegas Sabarudin.

Keempat, tambah sabarudin, masalah legalitas petani sawit yang harus segera di selesaikan. Hal ini karena dimana banyak petani yang belum memilki legalitas lahan baik surat keterangan tanah (SKT) apalagi sertifikat Hak Milik (SHM). terlebih surat tanda daftar budidaya (STDB).

“Padahal kalau legalitas lahan tidak ada maka untuk mencapai sertifikat Indonesia Sustaoinable Palm Oil (ISPO) bisa susah sekali,” ucap Sabarudin. YIN