1 November, 2019

Petani dan tim pemerintah sudah bekerja maksimal sehingga bisa memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan rekomtek, selanjutnya tinggal pencairan dana dari BPDPKS. “Rekomtek merupakan awal peremajaan. Petani harus mendapatkan benih terbaik, jangan sampai sudah bersusah payah ternyata benihnya dibawah standar. Karena itu benih yang akan digunakan PSR wajib test DNA,” kata Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyono pada 15th Indonesia Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook.

Benih di pembibitan akan ditest DNA dulu. Bila Tenera kurang dari 98% maka harus diganti. Maksimal kontaminasi adalah 2%. Hanya yang memenuhi perrsyaratan tenera 98% yang bisa diteruskan untuk bibit PSR.

PSR tahun ini ditargetkan 180.000 dan sampai tahun 2023 setiap tahun 180.000 ha. Dengan target sebesar itu tim pemerintah yang terdiri dari Kementan dan Kemenko Perekonomian tidak sanggup sehingga akan melibatkan pihak ketiga yaitu surveyor untuk mempercepat.

Target 180.000 tahun ini tidak akan tercapai, tetapi proses penyederhaaan izin dari 14 tinggal 8 disetai proses verifikasi dilakukan terpadu oleh tim kabupaten, provinsi dan pusat sekali saja sekaligus secara significant mampu meningkatkan rekomtek yang diterbitkan.

“Kita mulai bekerja Juni sejak penyederhanaan dilakukan. Bulan September 68.000 ha dan akhir Oktober bertambah 20.000 ha sehingga mencapai 88.000 ha. Waktu dua bulan lagi bisa bertambah 40.000 ha sehingga akhir tahun bisa mencapai 120.000 ha. Tahun 2020 bekerja mulai Januari maka target 180.000 ha bisa tercapai,” kata Kasdi.

Dari 8 persyaratan , satu persyaratan yakni sudah memperoleh STDB diubah dengan surat keterangan bahwa dalam 2 tahun STDB dikeluarkan, artinya dipangkas 50%. Persyaratan harus lengkapi koordinat jadi masalah dan bagi kelompok tani tidak mampu maka Ditjebun akan memberi alat GPS dan pelatihan penggunaannya.

Pemerintah juga menerapkan strategi percepatan dengan memilih yang paling mudah dulu. Ada 2,4 juta ha yang potensial diremajakan tetapi setelah dioverlay yang masuk kawasan hutan jadi prioritas kedua. Ada 360.000 ha eks PIR yang datanya lengkap sehingga bisa diselesaikan secepatnya. Masalah lahan yang berpindah tangan bisa diselesaikan.

.