Suzuki
14 May, 2019

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengusulkan supaya TBS petani yang dijual kepada PKS termasuk dalam Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketua Umum Apkasindo, Alfian Rahman, menyatakan hal ini sesuai rapat di Ditjenbun.

Apkasindo di undang mewakili petani kelapa sawit dalam rapat Koordinasi Usulan Komoditas Perkebunan yang akan dibebaskan dari pengenaan PPN. Rapat ini diadakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN 10% yang dikenakan pada TBS berlaku sejak Putusan MA No. 70P/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 telah menyebabkan penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN 10%. Hingga hari ini keputusan tersebut telah berjalan lebih empat tahun.

Dalam kondisi harga TBS yang sedang turun seperti sekarang ditambah dengan pengenaan PPN membuat kondisi petani semakin terpuruk. Saat ini petani kelapa sawit mengeluh karena harga TBS rendah sedang biaya perawatan dan panen semakin tinggi.

“Biaya produksi dengan harga tbs sekarang hampir impas sehingga margin petani sangat kecil sekali. Kalau lahan hanya 1-2 ha sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu pembebasan PPN akan membuat petani sedikit bernafas,” katanya.

Menurut Alfian, draft RPP sudah memasukkan komoditas perkebunan lain untuk dibebaskan PPN sesuai dengan keinginan asosiasi petaninya. Hanya sawit belum masuk karena masih ada pihak lain yang tidak setuju. “Apkasindo tegas minta sawit juga dimasukkan dalam draf,” katanya.