Suzuki
4 September, 2018

Harga karet rendah sudah berjalan 5 tahun, dimulai dari 2014 harganya USD1,8/kg, terus turun sampai USD1,3/kg tahun 2016. Tahun 2017 ada musibah banjir di Thailand sehingga harga sempat naik USD1,6/kg tetapi tahun 2018 kembali turun.

Penyebabnya adalah masih banyaknya stok dan suply dunia, tahun 2017 ada kelebihan suply 2,5 juta ton, 2018 2,7 juta ton dan akan terus ada sampai 2023. Terjadi suply lebih tinggi dari demand.

“Harus ada upaya yang dilakukan untuk menaikkan harga. Harus ada gerakan internasional produsen karet Indonesia,Thailand, Vietnam , Malaysia bagaimana menurunkan produksi. Tidak perlu menghentikan sadap, tetapi dikurangi intensitasnya,” kata Karyudi, pakar karet.

Pada perusahaan besar misanya dari tiga hari sekali (D3) jadi 4 hari sekali (D4) . Produksi akan turun 10% tetapi akan lebih menguntungkan daripada 3 hari sekali tetapi harga seperti sekarang.

“Petani juga jangan berhenti menyadap. Makan apa mereka nanti. Hanya kurangi saja yang biasa menyadap setiap hari jadi 2 hari sekali, yang biasa menyadap 2 hari sekali jadi 3 hari sekali,” katanya.

Bila semua produsen melaksanakan hal ini maka produksi karet dunia akan turun 10%. Dalam waktu setahun akan ada penurunan produksi sampai 1,3 juta ton dan ini jumlah yang cukup significant sehingga harga akan terdongkrak naik.
Tahun 2017 produksi karet dunia sekitar 12,8 juta ton, sedang tahun 2018 diperkirakan 13,4 juta ton . Stok lama masih menumpuk ditambah tahun berjalan produksi meningkat. Kondisi ini dimanfaatkan spekulan sehingga harga karet terus terpuruk.

“Biasanya harga karet mengikuti harga minyak. Bila harga minyak turun harga karet juga turun dan sebaliknya. Tetapi tahun 2018 ini aneh, harga minyak naik tetapi harga karet malah turun. Spekulan benar-benar memanfaatkan situasi ini,” kata Karyudi lagi.

Indonesia perlu memanfaatkan organisasi internasional yaitu ITRC ( International Tripartite Rubber Council). Selama ini wakil Indonesia di organisasi ini adalah Kementerian Perdagangan. Masalahnya Kementerian Perdagangan sering kesulitan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan kebijakan.

“Sebaiknya Presiden yang langsung ikut sidang ITRC. Malaysia dan Thailand nanti akan mengirim Perdana Menterinya. Kalau kepala negara sudah mengambil keputusan maka pasti akan diikuti,” katanya.