Suzuki
October 12, 2018

Pekanbaru – Demi meningkatkan produksi dan produktivitas nasional kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun hal tersebut tidaklah mudah karena untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana dan data petani khususnya petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis.

Melihat hal tersebut, Diretur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi berharap pihaknya bisa terlibat dalam tim percepatan PSR.

“Jadi kalau sudah masuk saya berharap ada sebuah data perkebunan milik petani. Tidak hanya data calon petani calon lahan (CPCL)-nya saja. Dilihat kembali apakah wilayah tersebut dilindungi apa bukan. Kita pastikan dahulu berapa sebenarnya lahan milik petani dan didaerah mana saja,” jelas Teguh, dalam FGD Sawit Berkelanjutan di Riau.

Sebab, Teguh mengakui jika datanya tidak jelas, maka akan berdampak kepada program yang akan dijalankannya, termasuk program PSR ini. Untuk itu diperlukan kejelasan data daerah mana saja yang benar-benar lahannya clean and clear serta satu hamparan.

Namun, untuk melakukan pendataan dimana saja lahan petani khususnya swadaya secara spesifik tidaklah mudah. Sebab untuk melakukan pendataan diperlukan dana yang tidaklah kecil. Ini karena untuk melakukan pendataan yang paling mengerti daerahnya adalah dinas tingkat kabupaten, sedangkan dana ditingkat kabupaten sangatlah terbatas.

Bahkan di beberapa daerah ada yang tidak memiliki dinas perkebunan atau dinas perkebunan dijadikan satu dengan dinas lainnya seperti dinas pertanian ataupun lainnya. “Sehingga komoditas perkebunan tidak menjadi prioritas yang utama atau menjadi prioritas yang kedua,” risau Teguh.

Kemudian, lanjut Teguh hal yang paling peting dalam pendataan yaitu apakah bener yang masuk data adalah petani atau petani kelapa sawit?

Artinya untuk mempercepat program PSR sebainya menggandeng perusahaan BUMN ataupun swasata yang memang memiliki mitra sebagai pemasok tandan buah segar (TBS) ataupun plasmanya yang sudah lunas.

“Jadi dalam pelaksanaan PSR perlu meyertakan perusahaan sawit BUMN ataupun swasta yang berpotensi mendukung pekebun baik sebagai offtaker ataupun avalist (penjamin-red),” saran Teguh. YIN