PERLU ADA INPRES PERCEPATAN PEREMAJAAN KEBUN SAWIT RAKYAT

Dari target replanting kebun kelapa sawit rakyat seluas 185,000 ha sampai Mei ini dana yang sudah dicairkan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) baru 4000-5000 ha sedang rekomendasi teknis Ditjebun baru 10.0000 ha.

Banyak kendala yang dihadapi seperti masalah tanah yang belum bersertifikat, tumpang tindih lahan, sertifikat yang sudah dijual pada orang lain sehingga nama di sertifikat berbeda dengan nama pemilik lahan, adanya kebun rakyat dalam kawasan hutan seluas 1 juta ha.

“Banyak masalah yang penyelesaiannya bukan wewenang Kementerian Pertanian tetapi kementerian lain. Karena itu untuk mempercepat pelaksanaan replanting perlu dibuat Instruksi Presiden untuk seluruh kementerian terkait untuk segera menyelesaikan semua kendala tersebut,” kata Sekjen Gapperindo, Gamal Nasir.

Isi Inpres adalah misalnya kalau ada masalah sertifikat lahan maka harus segera diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN. Masalah kebun rakyat di kawasan hutan harus diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masalah kredit harus diselesaikan oleh perbankan.

Kalau tidak ada Inpres maka petani yang kebunnya berada dalam kawasan hutan akan terus terlunta-lunta tanpa kepastian. Harusnya pemerintah melepas saja karena digunakan untuk kehidupan rakyat.

Percepatan replanting ini penting sebab sudah Presiden sudah meresmikannya di Musi Banyuasin (Sumsel), Serdang Berdagai (Sumut) dan Rokan Hulu (Riau). “Kalau realisasinya hanya 10.000-20.000 ha bikin malu presiden saja. Replanting adalah upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan petani sehingga harus dipercepat,” katanya.

Kalau tidak ada perubahan, Gamal pesimistis target 185.000 ha bisa tercapai. “Bisa 50.000 ha saja sudah hebat,” katanya.

Salah satu masalahnya juga adalan BPDPKS sangat berbelit-belit dalam pencairan dana. Kalau sudah ada rekomendasi dari Dirjenbun harusnya langsung diberikan saja karena ini dana hibah untuk petani. Jangan ditambah dengan persyaratan macam-macam seperti harus sudah akad kredit. Jadi tidaknya kebun hasil peremajaan menjadi tangung jawab Dirjenbun, bukan BPDPKS lagi.

“Masa untuk subsidi biodiesel yang triliunan rupiah prosesnya bisa cepat sedang untuk petani malah lambat. Tidak perlu rekomtek ditjenbun diverifikasi dan klarifikasi lagi. Saya minta ke depan BPDPKS lebih serius mengurusi replanting petani,” katanya.

Pin It on Pinterest