Aturan Kawasan Bukanlah Kitab Suci

Jika memang aturannya yang salah maka perbaikilah aturannya. Sebab peraturan yang ada bukan berasal dari kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bungaran Saragih disela-sela acara Seminar Nasional yang bertajuk “Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018”, di Jakarta.

Artinya, menurut Bungaran yang juga Menteri Pertanian peroide 2000-2004, daerah kawasan bisa dirubah jika memang untuk kepentingan bersama dalam hal ini masyarakat, pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat.

“Maka dari itu kenapa kita jadi bodoh oleh orang asaing yang ingin mengatur tata letak kawasan Indonesia,”risau Bungaran.

Melihat hal itu, Bungaran menyarankan sebaiknya pemerintah mempunyai konsep pembangunan yang berkelanjutan dibidang perkebunan dan kehutanan. Kemudian dilihat kembali dan ditata sesuai prinsip sustainability (keberlanjutan). Jika nanti ada yang salah bisa diperbaiki.

“Sebab, no deforestasi itu adalah akal-akalan dari mereka (asing). Jadi konsep saya adalah menghijaukan kembali lahan-lahan yang terlantar agar lebih hijau dan terawat,” ucap Bungaran.

Terbukti, Bungaran mempertanyakan, bahwa kalau memang mau menghutankan kembali, mengapa mereka (Amerika dan Eropa) tidak mau? Kemudian mereka datang dengan konsep mereka sendiri. Sayangnya konsep itu ketangkap oleh pemerintahan yang sebelumnya.

Akibatnya, perkebunan yang sebelumnya telah mendapatkan izin, dengan adanya aturan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang baru berubah menjadi daerah kawasan dimana tempat berdirinya perkebunan. Kendati tidak sedikit yang mengalami hal itu termasuk perkebunan milik petani.

“Jadi RTRWP yang selalu berubah-rubah menyebabkan satu daerah yang bukan masuk daerah kawasan menjadi daerah kawasan. Sehingga jangan sembarangan dalam menentukan RTRWP. Artinya RTRWP yang baru bukanlah aturan kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah,” pungkas Bungaran. YIN

Pin It on Pinterest