DUBES UE PADA APKASINDO : EROPA TIDAK ANTI SAWIT

Rencana pelarangan sawit untuk biodiesel di Eropa harus dihentikan. “Kalau tidak maka sama saja Uni Eropa membunuh 40 juta masyarakat Indonesia yang hidupnya tergantung pada kelapa sawit,” kata Asmar Arsjad, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ketika bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend.

Disampaikan pada Dubes EU bahwa kelapa sawit di Indonesia sudah dikelola secara sustainable, hal ini dibuktikan dengan sertifikat ISPO dan RSPO. Penanaman kelapa sawit juga tidak dengan cara menebang hutan karena sebagian besar di tanam pada hutan yang rusak. Disoroti juga label non palm oil yang sekarang sepertinya sedang marak di Eropa.

Vincent Guerénd menyatakan bahwa Uni Eropa tidak benci sawit bahkan suka sawit. Minyak sawit digunakan untuk bermacam-macam produk, bahkan untuk beberapa jenis industri minyak sawit tidak dapat digantikan.

Uni Eropa juga merupakan pembeli nomor dua minyak sawit terbesar dari Indonesia. Bahkan Uni Eropa merupakan pasar yang terbuka terbukti bea masuk CPO 0%, sedang olahannya sekitar 50% bea masuknya 0% sedang sisanya 0-10%. Jauh lebih terbuka ketimbang India yang mengenakan bea masuk untuk beberapa produk olahan sampai 40%.

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari-September 2017 juga semakin meningkat yaitu 38% nilainya dan 19% volumenya. Mengenai label non palm oil itu bukan inisiatif pemerintah, tetapi inisiatif perusahaan untuk menarik konsumen. Pemerintah di UE tidak punya kebijakan anti sawit.

Pengembangan kelapa sawit yang pesat dalam 15-20 tahun terakhir berdampak pada lingkungan. Berbeda dengan pengembangan kedelai dan gandum di UE seperti Ukraina yang dikembangkan bukan dengan cara menebang hutan. Aspek sustainability menjadi perhatian utama Uni Eropa dan dunia dan pengembangan kelapa sawit diharapkan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang sangat senstitif.

Ada perbedaan cara padang antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai sustainability dan harus dicari jalan keluarnya dengan win-win solution. Indonesia sudah membuat banyak upaya terkait sustainability baik melalui sertifikasi RSPO maupun ISPO. Khusus ISPO sampai saat ini baru 13% saja yang sudah mendapat sertifikat.

Konsep sustainable seperti ISPO harus diakui kedua belah pihak. Sustainable tentu sulit diterapkan pada lahan petani karena keterbatasan mereka. Pendekatannya buka pada individu tetapi pendekatan hamparan dan EU siap membantu dalam bentuk peralatan seperti foto satelit.

(Visited 40 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest