Pencitraan Kementan “Salah Kaprah”

Kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2017, dinodai oleh unggahan berita di media sosial twitter Kementerian Pertanian yang berjudul “Ketua MPR: Sesalkan Sikap Pemerintah Hongkong Menolak Ustad Somad”.

Padahal, sebagai lembaga negara yang mengurus sektor pertanian, tidak sepantasnya memuat berita yang berbau persoalan politik.

Kicauan yang diunggah salah satu admin pengelola media sosial twitter Kementan pada Senin (25/12) jam 21:52 itu sontak mendapat tanggapan dari para warganet.

Para warganet umumnya mempertanyakan masuknya berita “Ketua MPR: Sesalkan Sikap Pemerintah Hongkong Menolak Ustad Somad” yang tak berhubungan dengan sektor pertanian ke Media sosial Kementerian Pertanian.

Bahkan tak sedikit warganet yang mengecam bahkan menilai pengelola media sosial Kementan disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merusak suasana.

Begitu mendapatkan banyak kecaman dari warganet, tidak berapa lama unggahan berita tersebut dihapus oleh pengelola Medsos Kementan dan menyatakan bahwa munculnya berita penolakan ustadz abdul somat di Hong Kong bukan kesengajaan.

“Mohon maaf postingan berita ini ke akun resmi Kementan murni kelalaian pribadi. Tidak ada kaitan sama sekali dengan dengan pihak instansi Kementan,” ujar Abiyadun, salah satu pengelola medsos twitter Kementan.

Sementara itu pihak pengelola medsos Kementan juga menyatakan, telah menonaktifkan Abiyadun sebagai salah satu admin twitter Kementerian Pertanian.

Pelanggaran etika
Nukman Lutfie, Praktisi Media Sosial, mengatakan semua akun medsos lembaga negara menjadi perwakilan lembaga yg terkait informasi di lembaga itu. Itu sebabnya, media sosial seperti twitter dan facebook harus dikelola lebih profesional untuk memberikan informasi positif kepada publik.

“Jadi ini pelanggaran etika dan kepantasan. Memang tidak melanggar hukum. Sehingga menimbulkan kecurigaan siapa yang posting itu dan apa tujuannya,” ujarnya.

Nukman menambahkan, seharusnya admin lebih profesional dalam mengelola medsos. Kemungkinan admin ini ceroboh saja.

Subagyo, Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) meminta Kementerian Pertanian berhati-hati dalam memuat berita di akun resmi media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram. Pasalnya, setiap berita yang ditayangkan mewakili sikap dan kebijakan resmi Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara di hadapan publik. Forum wartawan pertanian adalah wadah komunikasi jurnalis yang meliput berita di Kementerian Pertanian.

“Sebaiknya Kementerian Pertanian menelusuri siapa yang memuat berita tersebut. Periksa adminnya (twitter Kementan) dan kalau perlu jatuhkan sanksi. Langkah ini diambil untuk menjadi pelajaran bagi jajaran Kementan,”ujar wartawan senior itu.

Dia juga mempertanyakan motif admin twitter Kementan memuat berita yang tidak berkaitan informasi pertanian. Tetapi mengunggah berita masalah politik nasional seperti Kasus Ustad Abdul Somad. “Kok, admin tidak bekerja profesional. Malahan cenderung kepentingan pribadi,” tanyanya.

Hal yang juga mengherankan, katanya, situs initerobosan.com baru berjalan setahun. Tetapi, pihak admin menggunakan beritanya sebagai rujukan media sosial. Semestinya sebagai lembaga negara, Kementan dapat menggunakan berita dari situs berita resmi seperti LKBN Antara atau media online yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Kasihan kerja keras Menteri Amran membangun sektor pertanian, malah ternodai persoalan ini. Ke depan, staf admin dan humas Kementan harus bekerja profesional dan tidak mencampuradukkan dengan kepentingan pribadi,” pungkas Subagyo.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak humas Kementerian Pertanian. YIN

(Visited 80 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest