PETANI KELAPA SAWIT MENGGUGAT

APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) mengapresiasi Presiden Jokowi karena akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius pada kelapa sawit ditengah semakin gencarnya serangan pihak luar. Masalahnya banyak regulasi yang dibuat pemerintah baik berupa UU,Perpres, Permen, SE namun belum menyentuh subtansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama petani kelapa sawit rakyat.

“Hampir dapat dikatakan pemerintah tidak memihak petani kelapa sawit rakyat. Kebijakan pemerintah soal kawasan hutan, lahan gambut, sertifikasi lahan, akses modal perbankan, BPDP KS yang memihak dan tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi yang banyak menghambat kelapa sawit rakyat,” kata Anizar Simanjuntak, Ketua Umum APKASINDO dan Sekjen Asmar Arsjad.

Pepres nomor 88/2017 tentang kawasan hutan sangat menyakiti petani kelapa sawit karena menetapkan dan menunjuk kebun petani kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya merupakan lahan garapan, meskipun petani punya surat tanah. Saat ini ada 31.000 desa yang masuk dalam kawasan hutan.

Sertifikasi lahan petani kelapa sawit untuk ISPO sampai saat ini belum dibantu pemerintah. Padahal tanpa ini BPDP KS tidak akan memberikan dana peremajaan, perbankan juga tidak mau memberikan kredit. Pemerintah memang sudah memberikan sertifikat Prona sebanyak 2,6 juta ha tetapi bukan untuk petani kelapa sawit. Bantuan untuk peremajaan juga baru menyentuh petani plasma yang manajemennya teratur dan belum menyentuh petani swadaya.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak akan memberikan kredit kepada perkebunan dan petani yang tidak bersertifikat sustainable juga akan menghambat akses petani kepada kredit bank. BPDPKS juga belum adil masih mengutamakan biodiesel sedang dua pilar lainnya yaitu peremajaan kebun rakyat dan pembangunan infrastruktur belum besar. Pungutan sebesar Rp12 triliun masih lebih banyak dialokasikan ke biodiesel.

“Karena itu petani menggugat tetapi pada siapa gugatan itu kami tidak karena semua pihak tidak merespon positif,” katanya.

Karena itu Apkasindo minta pada Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian Perkebunan agar lebih fokus mengurusi perkebunan kelapa sawit. Dengan luas kebun petani mencapai 5 juta ha tetapi sampai saat ini belum ada satupun PKS dimiliki petani.

Evaluasi menteri-menteri yang tidak berpihak pada petani kelapa sawit. Bantu peremajaan 2,5 juta ha kebun kelapa sawit rakyat yang sudah sangat memerlukan. RUU kelapa sawit sangat diperlukan sebagai acuan dalam mendukung pembangunan kelapa sawit nasional. Bubarkan LSM asing atau lokal yang anti kelapa sawit.

(Visited 376 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest