Kelapa Sawit Itu Harus Berdaya Saing

Medan – Melihat tingginya persaingan usaha dalam industrialisasi agribisnis maka untuk memenangkan persaingan tersebut industri kelapa sawit harus berdaya saing.

“Untuk itu kelapa sawit harus bisa berdaya saing. Artinya faktor daya saing akan menjadi penentu apakah kelapa sawit bisa berkembang atau tidak,” tegas Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono saat menutup IPOS 2017, di Medan.

Disisi lain, Joko pun mengakui ada dua hal yang menghambat industri kelapa sawit tidak berdaya saing. Pertama faktor eksternal, dan kedua faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu berbagai hambatan yang mengingnkan produk turunan kelapa sawit tidak bisa masuk ke negaranya.

Padahal, harus diakui bahwa bahwa 70 peraen produk turunan kelapa sawit baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) ataupun lainnya dijual ke pasar luar. “Sehingga kita bergantung pada pasar ekspor. Nasib kita tergantung pada pasaar ekspor dan ini menjadi sumber devisa negara,” tutur Joko.

Melihat besarnya pangsa pasar CPO dan turunannya ke luar negeri maka pelaku bersama pemerintah seharusnya bisa memecahkan maaalah-masalah yang menghadang pasar ekspor tersebut. Sebab harus diakui bahwa melambatnya pasar ekspor tersebut lebih karena adanya protektif dari masing-masing negara dan ini menjadi tantangan yang cukup berat.

Contohnya India yang merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. Saat ini Indiamulai sudah menaikan pajak CPO dan turunannya yang masuk ke negaranya. Begitu juga dengan Amerika Serikat (AS) yang mulai berencana akan mengenakan pajak anti dumpig kepada produk biodiesel yang berasal dari kelapa sawit.

Padahal pasar AS beberapa tahun belakangan ini baru berkembang dari yang biasanya tidak lebih dari 100 ribu ton yang masuk ke negaranya tapi tahun 206 kemarin bisa menembus 1 juta ton, dan ini merupakan potensi.

“Jadi kita harus memonitoring dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Ini karena kita punya kepentingan terhadap paaar ekspor tersebut,” papar Joko.

Masih masalah dari luar negeri, Joko menambahkan, semua negara membicarakan sustainability (keberlanjutan). “Tapi pertanyannya sustainability yang seperti apa dan jika berbicara mengenai sustanabilty kita sudah melakukannya,” ucap Joko.

Terbukti, berdasarkan catatan Komisi ISPO saat ini jumlah pelaku perkebunan kelapa sawit penerima sertifikat ISPO saat ini jumlahnya terus meningkat. Itu merupakan bukti nyata bagi pelaku untuk menerapkan sustainability terhadap perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan faktor internal yaitu, menurut Joko yaitu regulasi yang belum selaras dengan pengembangan industrialisasi kelapa sawit. Meskipun harus diakui memang saat ini beberapa instansi pemerintah sudah mendukung pengembangan kelapa sawit, tapi masih ada satu buah instansi yang belum selaras.

Artinya yang terpenting yaitu satu bahasa untuk mengembangkan kelapa sawit, karena kelapa sawit bukan hanya milik perusahaan tapi juga ada lahan milik petani. Terbukti jika melihat catatan Kementerian Pertanian dari 11,9 juta hektar, sekitar 40 persennya adalah milik petani.

“Memang di pemerintah sudah melakukan bahasa yang aama tinggal satu kementerian saja yang belum. Tapi berjalannya waktu pasti bisa satu suara sehingga bisa satu suara,” harap Joko. YIN

Pin It on Pinterest