Pembiayaan KUR Seharusnya Solusi Peremajaan

Benar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 jo. 13 tahun 2015 jo. Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, belum dapat mengakomodir seluruh jenis usaha di sektor perkebunan.

Hal itulah mengapa peremajaan menggunakan pembiayaan KUR bisa dibilang belum ada. Atas dasar itulah Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian akan mendorong dana KUR untuk peremajaan.

Irmijati Nurbahar, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian mengakui dengan karakteristik sektor perkebunan yang masuk sebagai tanaman tahunan menyebabkan sulitnya pengajuan dana KUR untuk peremajaan. Hal ini karena pada tanaman perkebunan perlu adanya masa tenggang (grace period) karena umumnya tanaman perkebunan akan berproduksi diatas 3 tahun sejak dilakukan penanaman. Dan kontinuitas pemeliharaan yang penting untuk tetap menjaga potensi produksi tetap optimal.

“Tapi, meski demikian, kita tetap memberikan akses KUR untuk usaha sektor perkebunan lainnya. hal ini karena Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis KUR di Sektor Pertanian,” tutur Irmijati.

Maka dalam hal ini, Irmijati berjanji pihaknya akan terus melakukan upaya koordinasi dan negosiasi kepada berbagai pihak khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait skema kredit program.

“Melihat hal tersebut maka pada tanggal 9 Maret 2017, kita melakukan focus group discussion (FGD) dengan mengumpulkan stakeholder perkebunan baik pemerintah maupun non pemerintah, untuk mencari upaya-upaya agar kredit program untuk sektor perkebunan dapat fasilitasi,” tutur Irmijati.

Hasilnya, Irmijati mengatakan, salah satunya mendukung program Kredit bersubsidi / KUR dengan masa tenggang 5 tahun (bunga fixed rate rendah dibawah 9% selama masa tenggang) dan masa angsuran 8 – 10 Tahun.,Kemudian memasukkan komponen dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai dana hibah dalam biaya investasi untuk peremajaan kelapa sawit milik petani swadaya & plasma.

Selain itu juga penyesuaian regulasi secara Lex Spesialis untuk komoditas kelapa sawit sebagai komoditas strategis negara yang memperbolehkan kombinasi program pembiayaan yang mendapat subsidi bunga atau KUR bersumber dari APBN dan dana bantuan BPDP-KS (hibah) bersumber dari pungutan pelaku usaha kelapa sawit.

“Melalui hal tersebut maka diharapkan peremajaan perkebunan rakyat bisa dengan segera dilakukan mengingat tidak sedikit kondisi perkebunan rakyat yang umurnya tua dan tidak sedikit perkebunan rakyat yang dahulu menggunakan benih tidak bersertifikat,” pungkas Irmijati.YIN

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest