TAHUN 2017 APKASINDO FOKUS PADA PEREMAJAAN

Tahun 2017 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia akan fokus pada peremajaan kelapa sawit. Hal ini sudah sangat mendesak, ada 500.000 ha kebun kelapa sawit rakyat yang harus diremajakan. Anizar Simanjuntak, Ketua Umum Apkasindo menyatakan hal ini pada Rakernas Apkasindo di Bogor.
Rakernas dihadiri oleh Dirjen Perkebunan Bambang dan Deputi II Bidang Pangan dan Pertanian, Kementeriaan Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud. “Harapan besar kita adalah bagaimana mensejahterakan petani ke depannya. Saya bertanya-tanya apakah cita-cita ini bisa tercapai. Dengan kehadiran dua pejabat yang menentukan petani kelapa sawit saya rasa bisa,” katanya.
Diakui Anizar masih banyak kelemahan yang harus diatasi terkait peremajaan seperti sertifikasi lahan. Hampir 40% perkebunan rakyat bermasalah soal ini. “Sejak tahun 2013 saya sudah mengusulkan percepatan lahan petani untuk mendapatkan modal kerja. Saya minta koordinasi antar Kementerian untuk melaksanakan ini. BPDPS juga diminta untuk lebih banyak membantu petani,” katanya.
Dirjen Perkebunan, Bambang menyatakan PR yang dihadapi pemerintah rakyat adalah ada 3,5 juta ha kebun kelapa sawit yang produktivitasnya dibawah standar. Persoalan lain adalah mutu tbs petani yang masih belum bagus dan adanya kebun-kebun rakyat yang ada di dalam kawasan hutan.
Sertifikat juga masih menjadi masalah, hanya sudah ada jalan keluarnya dengan rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang akan menerbitkan 1.000 persil bidang tanah masing-masing 25 ha. Apkasindo dituntut untuk ikut berperan menyelesaikan masalah ini.
“Peremajaan kelapa sawit misalnya petani yang akan menerima bantuan BPDPS harus betul-betul siap, lahannya tidak masuk dalam kawasan hutan, layak bank dan sudah bersertikat. Sudahkan kita menyiapkan petani dan kelembagaanya untuk bisa memenuhi syarat tersebut. Saat ini pembiayaan BPDPS untuk petani masih kecil, kalau kita belum siap jangan marah juga bila belum banyak yang bisa dibantu,” katanya.
Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Perekonomian menyatakan Program biodiesel yang saat ini masih merupakan program dengan pembiayaan paling banyak di BPDPS tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan harga CPO. Sekarang karena hal ini sudah tercapai program lainnya yang harus dilaksanakan adalah replanting.
“Proses replanting ini harus dijalankan dengan cara yang sesuai dengan regulasi. Karena bila tergelincir sedikit saja sudah banyak pihak yang mengincar. Karena itu sekarang sudah ada Direktur Peremajaan yang dijabat Herdrajad Natawidjaja, yang mengerti prosedur replanting karena pernah menjabat sebagai Direktur Tanaman Tahunan,” katanya.

Pin It on Pinterest